Masyarakat Adat Papua di Tengah Arus Modernisasi

 

Oleh Ayob Inubat

Tanah Papua dibagi ke dalam dua Provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. Berdasarkan Data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 yang diterbitkan Bappenas 2013, jumlah penduduk Provinsi Papua dan Papua Barat pada Tahun 2017 berturut-turut 3.265.200 dan 915.4000 ribu jiwa. Tanah Papua juga memiliki keanekaragaman hayati dan budaya paling tinggi di seluruh Indonesia.

Meski pun demikian berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2016, Papua dan Papua Barat menempati urutan terbawah pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diantara provinsi-provinsi lain di Indonesia. IPM Paling rendah adalah Provinsi Papua yaitu 58,05 dan di atasnya Provinsi Papua Barat 62,21.

Hal ini menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge) dan standar hidup layak (decent standard of living).

Berbagai agenda pembangunan infastruktur dan industri dicanangkan oleh pemerintah di Tanah Papua. Untuk mempercepat pelaksanaan agenda-agenda itu, pemerintah menjadikan pihak swasta sebagai mitra strategis. Pada era Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono, ada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di mana Tanah Papua menjadi sasarannya.

Di Tanah Papua dibentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Di bawah Pemerintahan Jokowi, semua berjalan lebih cepat. Kendala infrastruktur dan konektivitas satu persatu diselesaikan. Ada pembangunan pembangkit listrik, pelabuhan dan bandara, hingga jalan trans Papua dan rencana pembangunan jalur kereta api. Alokasi anggaran untuk Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) di 2017 mencapai Rp 7,6 triliun, naik tipis dari 2016 sebesar Rp 7,59 triliun.

Di tengah ambisi Pemerintah untuk memajukan Tanah Papua, terdapat masyarakat adat Papua yang terpinggirkan serta tanah dan hutan Papua yang terancam rusak. Proyek-proyek pembangunan sumber daya yang menggunakan tanah dan kawasan luas, bercorak ekstraktif dan eksploitatif, serta tidak berpihak pada masyarakat adat adalah penyebab utama. Proyek-proyek penebangan kayu, perkebunan skala besar, pertambangan, dan berbagai proyek di Papua, hanya menguntungkan segelintir orang yakni pemilik modal dan birokrat yang korupsi.

Dengan situasi ini, kesejahteraan rakyat Papua yang menjadi tujuan pembangunan tidak saja menjadi gagal. Tapi lebih jauh lagi, tanah dan hutan sebagai sumber dan tempat hidup menjadi rusak, serta rusaknya tatanan sosial masyarakat adat Papua. Selain itu terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan hingga konflik di antara masyarakat sendiri yang pada akhirnya berujung pada makin banyaknya perisitiwa pelanggaran HAM.

Untuk memperkuat posisi masyarakat dan mendorong adanya perhatian publik terhadap situasi di Tanah Papua, maka perlu terus menerus dilakukan kampanye dan advokasi. Kampanye dilakukan dalam banyak bentuk, salah satunya adalah lewat media Film. Papua Voices adalah komunitas film yang terbentuk pada Tahun 2011.

Berawal dari program pelatihan produksi dokumenter yang dibuat oleh Engage Media yang bekerja sama dengan SKPKC Fransiskan Papua, SKP Keuskupan Agung Merauke dan JPIC MSC di Merauke. Para peserta pelatihan lalu menyatukan diri di bawah wadah Komunitas film bernama Papuan Voices.

Papuan Voices menyelenggarakan dua kegiatan utama yaitu penguatan kapasitas generasi muda di dalam memproduksi audio visual dan kedua, dsn melakukan kampanye dan advokasi terkait isu-isu penting di Tanah Papua.
Pada Mei 2017.

Kemudian, Papuan Voices bersepakat untuk melaksanakan Festival Film Papua (FFP) dan menjadikannya sebagai agenda tahunan. Gagasan dasar pelaksanaan Festival Film Papua adalah ingin memperkenalkan film-film karya anak-anak muda Papua tentang alam dan manusia Papua. Festival Film Papua (FFP) Pertama dilaksanakan di Merauke pada 7-9 Agustus 2017.

Sebagai rangkaian dari keseluruhan FFP pertama ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain, workshop dan produksi film di enam wilayah, kompetisi film, pameran dan workshop media. Ada lebih dari 10 Film pendek yang dihasilkan dari workshop, 27 film yang ikut kompetisi, lebih dari 50 peserta workshop media, serta berhasil mengumpulkan 700 penonton dalam 3 hari Festival Film di Kota Merauke.

Di tahun 2018, FFP kedua akan diselenggarakan di Kota Jayapura pada 7-9 Agustus 2018 dengan rangkaian kegiatan yang sama. Tema yang kami angkat untuk FFP II adalah “Masyarakat Adat Papua di Tengah Arus Modernisasi”. Tema ini kami pilih sebagai bentuk respon terhadap situasi di Tanah Papua saat ini. Tema ini menjelaskan posisi masyarakat adat di tengah arus pembangunan dan investasi yang makin banyak masuk ke Tanah Papua.

Tujuan pelaksanaan FFP II yakni memperkenalkan situasi masyarakat adat Papua dan berbagai permasalahannya lewat film documenter, membangun kesadaran publik akan isu-isu penting yang dihadapi oleh masyarakat adat Papua, mendorong dan memperkenalkan filmmaker muda Papua yang terampil dalam produksi dan distribusi film dokumenter.